PULUHAN LAPAK PKL DIBONGKAR PAKSA SATPOL PP

TIMIKA – Puluhan lapak pedagang kaki lima (PKL), disejumlah tempat di Kota Timika, dibongkar paksa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemda Mimika, siang tadi (8/3/2013).

Dari pantauan di lapangan, Petugas Satpol PP mulai menyisir lapak PKL yang terletak dipinggir Jalan Cenderawasih hingga Jalan Bhayangkara khususnya yang berjualan ditanah kosong bekas pasar swadaya yang rencananya akan dijadikan taman kota.  

Koordinator Lapangan Satpol PP, Anderias N mengatakan penertiban yang dilakukan hari ini khususnya terhadap para pedagang yang berjualan secara liar sehingga mengganggu ketertiban umum.

Sebelumnya menurut Anderias, pihaknya sudah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembinaan dan penataan PKL, namun tidak diindahkan para pedagang, sehingga dilakukan pembongkaran paksa.

“Para pedagang ini akan direlokasi ke Pasar Sentral Timika, menempati tempat yang sudah disediakan pemerintah daerah. Mengenai pengaturan lebih lanjut akan ditangani dinas terkait,” jelas Anderias.

Ditambahkan Anderias, penertiban terhadap PKL tidak hanya dilakukan pada hari ini saja, tapi akan menjadi kegiatan rutin dari Satpol PP, khususnya menertibkan para pedagang liar dan pasar dadakan yang tersebar dibeberapa tempat di Kota Timika.

Sebelum dilakukan penertiban ini, sudah beberapa kali pedagang pasar sentral Timika melakukan unjuk rasa, memprotes maraknya pedagang liar dan pasar dadakan di sejumlah tempat di Kota Timika yang mengakibatkan jualan mereka tidak laku. (ong)

NENEK BERUMUR 59 TAHUN DIRINGKUS BERSAMA 54 PAKET SHABU

TIMIKA – Seorang Nenek berumur 59 tahun diciduk Satuan Narkoba Polres Mimika, setelah tertangkap menyimpan 54 paket narkotika jenis shabu di rumahnya di Jalan Cenderawasih, jalur 2, Kampung Timika Jaya Satuan Pemukiman (SP) 2 Timika, siang tadi (8/3/2013).

Nenek berinisial NN ditangkap bersama dua orang lainnya setelah rumahnya digerebek Tim Satuan Narkoba Polres Mimika yang dipimpin Kepala Satuan Narkoba Polres Mimika, AKP Mursaling. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 54 paket shabu masing-masing seberat 0,2 gram, sebuah telepon seluler dan tas jinjing berwarna merah.

Usai melakukan penggerebekan kepada wartawan AKP Mursaling menyatakan bahwa sebelum melakukan penggerebekan, pihaknya melakukan pengintaian dan penyelidikan terhadap tersangka NN selama sepekan. Ia mengaku mendapat informasi dugaan adanya transaksi narkoba di rumah NN dari informan yang terpercaya.

AKP Mursaling menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih mendalami kasus ini, dan melakukan pemeriksaan intensif terhadap NN dan dua orang saksi lain. Menurutnya pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini, terkait kemungkinan ada pelaku-pelaku lain dan untuk membongkar jaringan peredaran barang haram ini di Kota Timika.

“Akibat kepemilikan 54 paket shabu-shabu dengan total seberat 10,8 gram, NN terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun berdasarkan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” Jelas AKP Mursaling. (ong)

OKNUM APARAT HAMBAT PENGAWASAN BALAI KARANTINA

TIMIKA – Dalam beberapa bulan terakhir, Stasiun Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Timika, menemukan banyak hewan berpenyakit yang masuk ke Timika, Kabupaten Mimika. Menurut Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Timika, Abdul Rahman, petugas karantina yang berada di bandara dan pelabuhan beberapa kali menemukan hewan yang berpenyakit eksotik.

Seperti yang terjadi pekan lalu, petugas karantina di Bandara Mozes Kilangin Timika, mengamankan dan langsung memusnahkan 34 box day old chick (DOC) atau bibit ayam, yang terinfeksi virus Avian Influenza (AI).

Menanggapi, temuan sejumlah sapi yang diduga mengidap brucellosis, Abdul Rahman menduga hewan ternak ini didatangkan dari Maluku oleh para pengusaha melalui pelabuhan Poumako, Timika. Namun ia mengaku, petugas karantina di lapangan sering kesulitan untuk mengawasi masuknya ternak yang berpenyakit, karena para pengusaha diback up oleh oknum aparat.    

“Sering, petugas kami sering terkendala dalam melakukan pengawasan hewan yang masuk karena pegusaha hewan dibacking oknum aparat. Sekarang agak sulit untuk berkoordinasi dengan TNI-Polri karena masing-masing memiliki Polisi Militer,” urai Abdul Rahman yang ditemui di ruang kerjanya siang tadi (7/3/2013).

Abdul Rahman berharap, warga yang hendak mengirim atau mendatangkan hewan atau tumbuhan, agar diperiksakan dulu di karantina, baik di daerah asal ataupun di daerah tujuan.

Sebelumnya sepekan kemarin, Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Mimika, John Wiclif Tegay menyatakan menemukan sapi yang diduga mengidap brucellosis, di Kampung Naena Muktipura, Satuan Pemukiman VI, Timika, Kabupaten Mimika. (ong)  

ANAK BUAH KAPAL KM MUSDALIFA BELUM DITEMUKAN

TIMIKA – Hingga hari kelima pencarian Philipus Eipepa, anak buah kapal (ABK) KM Musdalifa, belum membuahkan hasil. Pada pencarian yang dilakukan kemarin (6/3/2013), tim SAR gabungan, yang menggunakan 2 perahu karet melakukan pencarian dari muara Agats menuju muara Bokap, Pulau Baru hingga muara Atsy. Dalam operasi ini  selain melakukan pencarian di perairan, tim SAR juga menyusur pesisir pantai.

Sementara itu, dalam pertemuan yang diadakan di Pos SAR Agats, Kabupaten Asmat, usai operasi pencarian kemarin malam, Keluarga Philipus Eipepa didampingi pemilik Kapal Motor (KM) Musdalifa, meminta tim SAR menghentikan operasi pencarian karena menganggap operasi pencarian sudah tidak efektif lagi.

Menurut Kepala Sub Seksi Operasi SAR Timika, Karel Rony Ileng bahwa meski sudah ada permintaan untuk menghentikan operasi pencarian, namun sesuai aturan pencarian harus dilakukan selama 7 hari.

“Sekarang pencarian baru hari kelima tersisa dua hari lagi. Saya sudah mengarahkan pos SAR di Agats, untuk tetap memantau kegiatan ini, dengan berkoordinasi dengan para nelayan ataupun kapal-kapal yang berlayar dari Agats menuju Atsy termasuk Dinas Perhubungan Asmat,” jelas Karel yang ditemui di Kantor SAR Timika siang tadi (7/3/2013).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Philipus Eipepa, ABK KM Musdalifa hanyut terbawa ombak setelah melompat membawa jeriken, menduga kapalnya akan terbalik dihantam ombak di Muara Agats, Minggu kemarin (3/3/2013). Kejadian ini hanya berselang beberapa jam setelah KM Valentine kandas setelah dihantam ombak di Muara Agats. (ong)

TAK BISA SEKOLAH SISWA SMP NEGERI 8 TIMIKA UNJUK RASA

TIMIKA – Proses belajar mengajar terhambat akibat sengketa lahan sekolah, ratusan siswa bersama guru sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 8 Timika, melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Mimika siang tadi (5/3/2013) .

Dalam unjuk rasa ini, ratusan siswa membawa sejumlah poster yang berisi tuntutan agar pemerintah daerah segera menyelesaikan sengketa tanah lahan sekolah, sambil berteriak-teriak meminta agar palang sekolah bisa dibuka dan mereka bisa kembali belajar.

Kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika, Ausilius You, yang didampingi Kapolres Mimika, AKBP Jermias Rontini, perwakilan siswa SMP Negeri 8 Timika, menyampaikan permintaan agar sekolah mereka bisa cepat dibuka, sehingga mereka bisa kembali belajar, terlebih saat ini sudah memasuki masa ujian.

“Kami ingin belajar tapi kenapa sekolah kami dipalang. Setiap hari kami menghabiskan uang ojek ke sekolah, tapi kami tidak bisa belajar. Kami sudah rugi dengan ilmu yang tidak kami dapat,” teriak salah seorang siswa yang disambut sorak dari rekan-rekannya.

Kepada para siswa, AKBP Jermias Rontini berjanji akan secepatnya melakukan dialog dengan Melki Jitmau selaku pemilik lahan, dan berjanji berupaya agar besok siswa dapat kembali melakukan proses belajar mengajar, khususnya siswa kelas 9 yang seharusnya mengikuti ujian praktek sejak Senin kemarin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika, Ausilius You menyayangkan pemalangan yang dilakukan oleh Melki Jitmau. Menurutnya pemilik lahan harusnya mematuhi kesepakatan saat mengadakan pertemuan dengan Wakil Bupati Mimika dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Pihaknya mengaku tidak tahu adanya sengketa tanah ini, karena menurut Ausilius permasalahan lahan sudah diselesaikan Dinas Pertanahan Kabupaten Mimika.

Sebelumnya, sejak Rabu lalu (27/2/2013) Melki Jitmau, pemilik lahan bangunan SMP Negeri 8 Timika, melakukan pemalangan bangunan sekolah yang terletak di Jalan Hasanuddin, Kampung Inauga. Melki menuntut agar Pemerintah Daerah segera membayar ganti rugi lahan, sesuai putusan Pengadilan Negeri Timika.

Informasi yang dihimpun, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika belum mau membayar ganti rugi, karena saat ini masih dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi di Jayapura. (ong)

WASPADA BRUCELLOSIS, SAPI HARUS DIPERIKSA SEBELUM DIPOTONG

TIMIKA – Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Mimika, John Wiclif Tegay meminta kepada peternak sapi di Kabupaten Mimika, agar memeriksakan sapi, satu bulan sebelum dilakukan pemotongan.

Hal ini disampaikan John Wicklif terkait temuan survei Dinas Peternakan bersama Balai Karantina Hewan Kabupaten Mimika, yang menemukan sejumlah sapi mengidap brucellosis di Kampung Naena Muktipura, Satuan Pemukiman (SP) VI, Timika, Kabupaten Mimika.

Sebelumnya John Wiclif menyampaikan temuan adanya indikasi sapi terjangkit brucellosis di Kabupaten Mimika saat menghadiri pengiriman 74 ekor sapi untuk peternakan rakyat ke Distrik Agimuga oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK) di Kampung Pigapu Minggu kemarin (3/3/2013). 

Brucellosis adalah penyakit pada sapi atau kerbau yang disebabkan oleh bakteri brucella yang bisa menular kepada manusia atau tergolong zoonosis. Menurut John Wiclif penyebaran penyakit ini sangat cepat dan hingga kini belum ditemukan cara pengobatannya.

Penularan brucellosis kepada manusia umumnya dengan mengkonsumsi organ dalam hewan yang mengandung bakteri brucella, ataupun melalui kotoran hewan yang terkena brucellosis mengenai luka di kulit manusia. Dampak yang paling berbahaya jika tertular brucellosis pada ibu hamil, yang akan mengalami keguguran.

Lebih lanjut, John mengatakan bahwa Dinas Peternakan Kabupaten Mimika pada tahun ini berencana untuk turun langsung melakukan pemeriksaan sapi dan kerbau di Kabupaten Mimika. “Dalam survey nanti, jika ditemukan sapi yang mengidap brucellosis akan langsung dipotong paksa. Daging bisa dikonsumsi tapi organ bagian dalam harus dimusnahkan, dengan cara dibakar,” jelasnya.

John mengaku hingga kini belum dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan karena dana dari APBD Kabupaten Mimika 2013, belum dicairkan. Sementara pihaknya membutuhkan dana kompensasi pembayaran hewan jika dilakukan pemotongan paksa. (ong)

STASIUN METEOROLOGI TIMIKA PERINGATKAN POTENSI GELOMBANG DI ARAFURU

TIMIKA – Stasiun Meteorologi Timika, menghimbau warga yang akan berlayar di Laut Arafuru untuk berhati-hati dan lebih sering memantau kondisi cuaca, mengingat adanya potensi gelombang tinggi di perairan tersebut.

Forecaster Stasiun Meteorologi Timika, Sony Hartono menyatakan hasil pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), ada potensi gelombang tinggi dengan rata-rata ketinggian 1,5 hingga 2,5 meter dan maksimal bisa mencapai 6 meter.

Lebih lanjut menurut Sony, gelombang tinggi ini akibat titik-titik tekanan udara rendah (low pressure area) di sekitar Australia sehingga angin masih bergerak ke daerah yang bertekanan rendah ini. Dampaknya Laut yang berada di Selatan Indonesia akan bergelombang, seperti Laut Arafuru.

“Saya sempat kaget melihat ada 4 titik daerah bertekanan rendah di selatan Indonesia. Hal yang sangat jarang terjadi, biasanya hanya 1 atau 2 titik saja. Tidak mengherankan jika cuaca panas,” Jelas Sony yang ditemui di Kantor Stasiun Meteorologi Timika, Bandara Mozes Kilangin, siang tadi (5/3/2013).

Sementara itu, dampak siklon tropis di Kabupaten Mimika, khususnya Kota Timika menurut Sony adalah cuaca panas dan berkurangnya curah hujan. Dalam 2 pekan ini curah hujan sangat rendah, hal yang jarang sekali terjadi di Timika yang dalam kondisi normal hampir setiap hari diguyur hujan. (ong)

SEMUA PENUMPANG DAN KRU KM VALENTINE BERHASIL DIEVAKUASI, SATU ABK KM MUSDALIFA MASIH HILANG

TIMIKA – Tim Basarnas Pos Agats, Kabupaten Asmat berhasil melakukan evakuasi semua penumpang dan kru kapal perintis, Kapal Motor (KM) Valentine yang kandas di muara Agats dalam perjalanan dari Timika menuju Agats, Kabupaten Asmat Minggu kemarin (3/3/2013).

Menurut penjelasan Karel Rony Ileng, Kepala Sub Seksi Operasi SAR Timika, yang ditemui di Kantor SAR Timika, siang tadi (5/3/2013), kejadian ini pertama kali dilaporkan oleh Tasman, pegawai Dinas Perhubungan Asmat dengan lokasi kejadian pada koordinat 05^° 32’ 000” Lintang Selatan dan 138^° 03’ 000” Bujur Timur.

Tim Basarnas, pos Agats yang langsung melakukan pencarian dengan menggunakan KM Siret, berhasil mengevakuasi 28 orang penumpang. Namun proses evakuasi hanya dapat dilakukan satu kali, karena terkendala cuaca buruk.

Pada hari Senin (4/3/2013), tim Basarnas Pos Agats kembali melakukan evakuasi dengan menggunakan 4 kapal motor, dan berhasil mengevakuasi 95 orang penumpang dan kru kapal. Dari total 123 orang penumpang dan kru KM Valentine, yang dievakuasi 4 orang diantara dalam kondisi sakit, sehingga langsung dibawa ke RSUD Asmat.

Pada hari yang sama dengan kejadian KM Valentine, SAR pos Agats juga menerima laporan seorang anak buah kapal (ABK) KM Musdalifa, melompat dari kapal dan hanyut dibawa ombak. Informasi dari Kapten KM Musdalifa, kepada tim SAR, Philipus Eipepa, melompat membawa jerigen, menduga kapal akan terbalik dihantam ombak.

Dijelaskan Karel, dari laporan tim SAR pos Agats, upaya pencarian ABK KM Musdalifa lambat akibat terjadi kesalahpahaman saat menerima laporan. Upaya pencarian baru dilakukan hari ini, dengan menggunakan 2 perahu karet, masing-masing membawa 5 personil yang melibatkan semua potensi SAR, dari Dinas Perhubungan Asmat, Kepolisian dan warga setempat. “Siang ini, pencarian sudah dilakukan dengan 2 armada perahu karet. Pertama pencarian dilakukan kearah pantai Kasuari, dan kedua dari Agats menuju Pulau Tiga,” jelas Karel.

Karel menyatakan masih menunggu laporan hasil pencarian hari ini, dengan tim SAR pos Agats, Kabupaten Asmat, yang berada dibawah koordinasi SAR Timika. (ong)

SPBU HASANUDDIN TERINDIKASI MELAKUKAN PENCURIAN BBM BERSUBSIDI

TIMIKA – Kepala Bidang Pembinaan Penertiban Dagang dan Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika, Suharso menuding pemindahan premium dari tangki tanam SPBU ke tangki truk Pertamina oleh pengelola SPBU Hasanuddin beberapa waktu lalu sebagai tindakan pencurian. Ia berharap aparat Kepolisian bersama Pertamina segera memproses lebih lanjut kasus ini.

“Alasan pihak SPBU Hasanuddin yang mengatakan pemindahan premium dari tangki tanam SPBU ke tangki truk Pertamina karena kerusakan mesin nozzle, tidak masuk akal. Jika benar rusak, maka tidak dapat dilakukan pengisian premium. Dan secara aturan jika terjadi kerusakan mesin nozzle harus dilaporkan kepada Pertamina atau Disperindag setempat,” jelas Suharso yang dihubungi melalui telepon selulernya tadi.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Sektor Mimika Baru, AKP Nur Bakti yang ditemui di Mapolsek Mimika Baru siang tadi (4/3/2013), mengatakan proses penyelidikan masih terus berlanjut dan masih berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang.

Menurut AKP Nur Bakti yang sempat melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina Jayapura terkait kasus ini, menyatakan bahwa tindakan pengelola SPBU Hasanuddin telah menyalahi prosedur. “Pihak Pertamina Jayapura akan melakukan pemanggilan pengelola SPBU Hasanuddin, untuk dilakukan pemeriksaan sejauh mana pelanggaran yang dilakukan,” jelas AKP Nur Bakti.

Sebelumnya, pada Jumat malam (15/2/2013) lalu, petugas Disperindag Kabupaten Mimika menangkap basah pengelola SPBU Hasanuddin melakukan pemindahan premium dari tangki tanam SPBU ke tangki truk Pertamina. Sebelum dihentikan, sudah 1500 liter premium dipindahkan ke tangki truk Pertamina yang berukuran 8000 liter dengan menggunakan 4 selang pengisi dari 2 mesin nozzle.

Aksi penyelundupan BBM diduga marak terjadi di Kota Timika sehingga tak heran jika sering terjadi kelangkaan BBM seperti yang terjadi pada bulan April dan Desember tahun lalu. Sejumlah kendaraan dengan tangki modifikasi dengan leluasa membeli premium subsidi disejumlah SPBU di Kota Timika. Minimnya pengawasan dan kenekatan pelaku karena tergiur keuntungan tinggi dengan menjual di daerah pedalaman Papua sehingga aksi penyelundupan BBM ini terus berlangsung. (ong)

SURVEI DINAS PETERNAKAN TEMUKAN HEWAN PENGIDAP BRUCELLOSIS DI TIMIKA

TIMIKA – Survei yang dilakukan Dinas Peternakan bersama Balai Karantina Hewan Kabupaten Mimika menemukan sejumlah hewan mengidap brucellosis di Kampung Naena Muktipura, Satuan Pemukiman (SP) VI, Timika, Kabupaten Mimika.

Hal ini disampaikan John Wiclif Tegay, Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Mimika, pada pengiriman 74 ekor sapi untuk peternakan rakyat ke Distrik Agimuga bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK) di Kampung Pigapu siang tadi (3/3/2013). 

Menurut John Wiclif, meski belum ada kasus hewan terjangkit brucellosis namun adanya temuan survei 2012 lalu, sehingga pihaknya akan turun langsung melakukan pemeriksaan hewan di Kabupaten Mimika.

“Dalam survey nanti, jika ditemukan sapi yang mengidap brucellosis akan langsung dipotong paksa. Daging bisa dikonsumsi tapi organ bagian dalam harus dimusnahkan, dengan cara dibakar,” jelas John Wiclif.

Lebih lanjut menurut John Wiclif, proses pemeriksaan ini harusnya cepat dilakukan, karena proses penularan brucellosis berlangsung sangat cepat. Brucellosis yang ditularkan melalui bakteri brucella bisa menular kepada hewan ataupun manusia.

Penularan brucellosis kepada manusia umumnya dengan mengkonsumsi organ dalam hewan yang mengandung bakteri brucella, ataupun melalui kotoran hewan yang mengenai luka di kulit. Hingga kini penyakit yang tergolong zoonosis ini belum bisa diobati, bahkan untuk ibu hamil yang tertular brucellosis akan mengalami keguguran.

John berharap dana dari APBD Kabupaten Mimika 2013, bisa secepatnya dicairkan sehingga pihaknya dapat secepatnya melakukan pemeriksaan hewan untuk mencegah penularannya kepada manusia dan hewan lainnya. (ong)

PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN TAK JALAN SUMBER KETIDAKPUASAN WARGA

TIMIKA – Sejumlah pihak menilai, lemahnya pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan mengakibatkan timbul gejolak ditengah masyarakat, akibat ketidakpuasan yang tidak menemukan jalan keluar.

Seperti aksi penyerangan kelompok sipil bersenjata yang mengakibatkan 4 warga sipil dan 8 anggota TNI meninggal dunia di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak dan Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, pekan lalu (21/2/2013).

Uskup Timika, Mgr John Philip Saklil, Pr, yang ditemui siang tadi (28/2/2013) di ruang kerjanya, mengaku prihatin setiap persoalan di Papua harus berakhir dengan kekerasan, bahkan dengan jatuhnya korban jiwa. Menurutnya seharusnya tokoh-tokoh pemerintahan setempat yang memegang peranan penting untuk memediasi segala aspirasi masyarakat. Namun dalam kenyataannya justru pemerintah alpa, sehingga masyarakat harus berhadapan dengan aparat. Tidak mengherankan jika warga bertindak dengan cara-cara militer.

Ditambahkan John Saklil, di Papua hampir setiap permasalahan yang dialami oleh warga, entah dengan perusahaan ataupun akibat kelalaian pemerintah, akan berhadapan dengan aparat, sehingga kita seolah dalam situasi perang.

“Banyak daerah di pedalaman Papua yang terisolir, hanya ada pos Tentara atau Polisi. Sementara aparat Kampung ataupun Distrik/ Kecamatan tidak pernah berada ditempat. Sehingga tentara atau polisi, itulah yang menjadi camat, jadi kepala kampung. Tidak mengherankan jika terjadi permasalahan, warga langsung berhadapan dengan aparat,” jelas John Saklil yang cukup lama bekerja di daerah Pegunungan Tengah Papua.

John Saklil berharap agar kejadian yang berlangsung pekan lalu bisa diusut tuntas, dan bisa bisa menemukan akar permasalahannya sehingga bisa diselesaikan secara manusiawi. Ia khawatir jika kasus tersebut tidak terselesaikan, kejadian serupa akan terus berulang.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi A, DPRD Mimika, Athanasius Allo Rafra, yang menilai kasus yang terjadi pekan lalu, bukanlah kasus yang pertama di Papua. Bahkan menurutnya pernah ada yang lebih bergejolak sehingga ia sangat yakin permasalahan ini sangat bisa untuk diselesaikan.

“Buktinya, hanya beberapa daerah saja di pegunungan yang bergolak, ada apa? Apakah karena pembangunan tidak berjalan baik. Oleh karena itu perlu ada evaluasi terhadap daerah, terhadap pemerintah daerah setempat dan aparat keamanan yang bertugas. Apakah ini ada permainan ataukah karena kelalaian mereka,” jelas Allo Rafra, yang pernah menjabat Kepala Biro Pemerintahan Propinsi Papua.

Allo berharap selain melakukan evaluasi terhadap pemerintah daerah setempat, juga harus mendorong pembangunan khususnya didaerah yang sangat terisolir, karena menurutnya hampir semua warga Papua menginginkan pembangunan di daerah mereka. (ong)

POLDA PAPUA ANTISIPASI PENYERANGAN SIPIL BERSENJATA DI DAERAH LAIN

TIMIKA – Kepolisian Daerah Papua sedang melakukan langkah-langkah preventif ke wilayah-wilayah yang berpotensi kerawanan aksi kelompok sipil bersenjata untuk meningkatkan kewaspadaan, menyusul penyerangan anggota TNI di Distrik Tingginambut, Puncak Jaya dan Distrik Sinak Kabupaten Puncak, pekan lalu.

Hal ini diungkapkan Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian dalam kunjungan kerjanya di Timika, usai melakukan pertemuan tertutup dengan jajaran Polres Mimika dan Satgas Pengamanan Objek Vital PT Freeport Indonesia.

Irjen Pol Tito Karnavian mengaku telah mengetahui kelompok sipil bersenjata pelaku penembakan warga sipil dan anggota TNI di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya, pekan lalu. Namun menurut Tito pihaknya tidak serta merta untuk langsung melakukan penangkapan namun terlebih dahulu melakukan pengamanan wilayah dan selanjutnya melakukan investigasi.

Ditemui di Hotel Rimba Papua, Timika disela kunjungan kerjanya siang tadi (28/2/2013), Tito menyatakan bahwa,“berdasarkan analisa dari Kepolisian Daerah Papua, kelompok sipil bersenjata pelaku penyerangan di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya pekan lalu, mempunyai keterkaitan erat. Bahkan kelompok ini juga terkait dengan kelompok sipil bersenjata yang kerap “beraksi” di areal perusahaan PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika”.

Dalam upaya mengungkap motif dan menangkap pelaku penyerangan, Tito mengaku berkoordinasi dengan pihak TNI untuk melakukan penguatan di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya, dengan melakukan penambahan personil organik dari daerah lain di Papua. Selain itu Kepolisian juga akan fokus untuk menyelesaikan dan mengamankan tahapan-tahapan pilkada di Kabupaten Puncak, yang disinyalir menjadi penyebab penyerangan bersenjata ini.

“Saat ini sejumlah besar pasukan TNI-Polri sudah diterjunkan ke Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya. Cukup banyak dari rekan-rekan TNI, yang akan melakukan pengamanan agar wilayah tersebut terkendali aman, dan agar kelompok bersenjata ini mundur dan dapat dilakukan langkah-langkah investigasi,” Jelas Tito yang enggan menyebut jumlah pasti personil yang diterjunkan.

Sebelumnya pekan lalu, kelompok sipil bersenjata melakukan penyerangan diwaktu yang hampir bersamaan di Distrik Tingginambut, Puncak Jaya dan Distrik Sinak, Kabupaten Puncak yang mengakibatkan 4 warga sipil dan 8 anggota TNI meninggal dunia, serta 2 lainnya terluka. (ong)

KAPOLDA PAPUA BENARKAN PENGEJARAN KELOMPOK SIPIL BERSENJATA DI PANIAI

TIMIKA – Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian membenarkan kontak tembak dan pengejaran terhadap 3 orang kelompok sipil bersenjata di Bukit Bobairo, Distrik Paniai Timur, Enarotali, Kabupaten Paniai, Selasa lalu (25/2/2013).

Hal ini diungkapkan Kapolda Papua, usai melakukan pertemuan tertutup dengan jajaran Kepolisian Resort Mimika, dan Satgas Pengamanan Objek Vital PT. Freeport Indonesia, di Hotel Rimba Papua siang tadi (28/2/2013).

Menurut Tito, dalam pengejaran tersebut, ditemukan barang bukti berupa amunisi, HT, Handphone dan beberapa anak panah. Sementara 2 orang yang sempat diamankan ke Mapolres Paniai setelah dilakukan pemeriksaan diketahui sebagai bagian dari kelompok sipil bersenjata ini.

“Iya ada pengejaran di Paniai. Ada dua orang yang kita amankan dan sudah kita lakukan proses hukum, ditahan, ya otomatis sebagai tersangka. Dalam penangkapan ini ditemukan barang bukti peluru,” jelas Tito yang masih enggan menyebutkan dari kelompok mana.

Lebih lanjut Tito menjelaskan kelompok sipil bersenjata yang ada di Papua tidak semua mempunyai ideologi yang sama. Seperti sering beraksi di Paniai, kerap meresahkan warga setempat dengan melakukan pemerkosaan anak dibawah umur, ataupun melakukan pemerasan kepada warga setempat.

Seperti yang diberitakan sebelumnya sempat terjadi kontak tembak antara tim gabungan TNI-Polri yang beranggota 30 personil dengan 3 anggota kelompok sipil bersenjata di Bukit Bobairo, Distrik Paniai Timur, Enarotali Kabupaten Paniai Kamis lalu. Satu orang anggota sipil bersenjata sempat terkena tembakan namun ketiganya berhasil melarikan diri dengan speed boat ke Kampung Kebo. (ong)

1 ORANG TERLUKA DALAM KONTAK TEMBAK DI ENAROTALI

TIMIKA – Satu orang tertembak dalam kontak tembak antara tim Gabungan TNI-Polri dengan 3 orang yang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Bukit Bobairo, Distrik Paniai Timur, Enarotali Kabupaten Paniai siang tadi (25/02/2013). Sempat dilakukan pengejaran namun tiga orang yang membawa 2 senjata laras panjang ini berhasil meloloskan diri dengan speed boat ke Kampung Kebo.

Menurut informasi yang dihimpun, kejadian ini berawal dari laporan warga kepada anggota Kepolisian Resort Paniai, bahwa 3 orang yang diduga anggota OPM membawa 2 pucuk senjata laras panjang mendarat samping Bukit Bobairo, Distrik Paniai Timur, Enarotali.

Menerima laporan ini, 30 personil gabungan dari Polres Paniai, Brimob dan anggota TNI yang dipimpin Kapolres Paniai, AKBP Semmy Ronny Abaa, langsung melakukan penyisiran dan pengejaran ke Gunung Bobairo, tidak jauh dari ujung landasan Bandar Udara Enarotali.

Saat dilakukan pengejaran 3 orang ini bersembunyi di rumah warga dan sempat terjadi kontak tembak dengan tim gabungan. 1 orang yang diduga anggota OPM ini terkena tembakan di kaki, namun ketiganya berhasil meloloskan diri ke Kampung Kebo dengan menggunakan speed boat melalui Danau Paniai.

Sebuat HT, telepon genggam serta sejumlah anak panah diamankan tim gabungan saat menggeledah rumah yang sempat menjadi persembunyian 3 orang tersebut. Sementara 2 orang warga yang berada di rumah tersebut diamankan untuk dimintai keterangan di Mapolres Paniai. Akibat kejadian ini, situasi di Kota Enarotali cukup mencekam, karena warga khawatir serangan balasan.

Hingga kini Kapolres Paniai, AKBP Semmy Ronny Abaa, belum dapat dikonfirmasi terkait kejadian siang tadi.

Pada periode Juli hingga Agustus 2012 lalu, sempat terjadi penembakan terhadap anggota Polres Paniai dan sejumlah warga sipil di Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai, pemekaran dari Kabupaten Paniai. (ong)

FP3T KUTUK PENEMBAKAN DI SINAK DAN TINGGINAMBUT

TIMIKA – Forum Pemerhati Pembangunan Papua Tengah (FP3T) mengutuk dan mengecam penembakan terhadap warga sipil dan TNI yang terjadi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak dan Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya Kamis lalu (21/02/2013). Hal ini diungkapkan Wilhemus Pigai, Ketua FP3T pada konferensi pers yang dihadiri wartawan cetak dan televisi di Resto 66 Timika, siang tadi (24/2/2013).

Menurut Wilhelmus Pigai, penembakan yang menewaskan 4 warga sipil dan 8 personil TNI sebagai sebuah tragedi kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Ia berharap pemerintah harus mengambil sikap tegas, namun tidak reaktif langsung menuduh kelompok tertentu.

“Kami mendesak agar aparat penegak hukum segera melakukan investigasi kejadian ini dan menangkap pelaku untuk mengetahui motif kejahatannya, sehingga tidak menimbulkan bias interpretasi ditengah masyarakat Indonesia, “ tegas Mus Pigai.

Penembakan yang terjadi di Distrik Sinak Kabupaten Puncak dan Distrik Tingginambut bukan yang pertama, namun yang kesekian kalinya terjadi di Papua. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi terhadap pola pendekatan pembangunan di Papua, secara khusus Papua Tengah yang sering bergolak.

Mus Pigai berharap pemerintah pusat menanggapi tawaran untuk melakukan dialog dengan warga Papua yang melibatkan semua pihak di Papua untuk menemukan solusi agar peristiwa serupa tidak berulang. Dialog yang setara dalam bingkai NKRI, juga diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan orang Papua terhadap keseriusan pemerintah dalam membangun Papua.

Dalam konferensi pers tadi, Mus Pigai mewakili FP3T menyampaikan belasungkawa yang mendalam terhadap korban, dan berharap agar prajurit TNI yang gugur mendapat apresiasi dari pemerintah sebagai Pahlawan Kusuma Bangsa.

Pada Kamis lalu, terjadi penembakan terhadap Pos TNI di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya dan penghadangan rombongan personil Koramil di Kampung Tangkulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak oleh kelompok bersenjata tidak dikenal. Akibat dari penyerangan ini 4 warga sipil dan 8 anggota TNI meninggal dunia. (ong)

8 ANGGOTA TNI MENINGGAL DUNIA DALAM KONTAK TEMBAK DI PAPUA

TIMIKA – 8 Anggota TNI meninggal dunia pada 2 kejadian berbeda di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak, Propinsi Papua siang tadi (21/2/2013).

Menurut sumber di Puncak Jaya, kejadian pertama berlangsung sekitar pukul 09.30 WIT, ketika secara tiba-tiba kelompok bersenjata tidak dikenal menyerang Pos Maleo TNI di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya. Kelompok bersenjata yang diduga anggota TPN-OPM pimpinan Goliat Tabuni, menyerang dari arah perbukitan yang berjarak sekitar 300 meter didepan pos.

Dalam kontak tembak tersebut, Komandan Pos Maleo Tingginambut, Lettu Inf. Reza tertembak dibagian lengan, sementara Pratu Wahyu Bowo meninggal dunia setelah tertembak dibagian dada. Pos Brimob yang tidak jauh dari Pos Maleo, langsung membantu dan terlibat dalam kontak tembak. Diduga 2 orang dari kelompok penyerang juga tertembak.

Sementara itu, 2 kendaraan pasukan bantuan dari Pos Maleo Mulia bersama personil Satgas Yonif 753 dan Yonif 751 yang beranggota 21 personil langsung menuju Tingginambut untuk melakukan pengejaran dan melakukan evakuasi personil yang tertembak.

Kejadian kedua yakni penghadangan terhadap rombongan personil Koramil Sinak oleh kelompok bersenjata tidak dikenal di Kampung Tangkulinik, saat melakukan perjalanan menuju Bandara Sinak, Kabupaten Puncak untuk menjemput peralatan komunikasi. Penyerangan berlangsung sekitar Pukul 10.30 WIT, ketika rombongan 9 personil bersama 5 warga sipil yang dipimpin Sertu Ramadan, tiba-tiba ditembaki dari arah belakang yang mengakibatkan 4 personil meninggal ditempat. Karena tidak membawa senjata, anggota rombongan berlarian berusaha menyelamatkan diri.

Menurut keterangan Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Letkol Jansen Simanjuntak akibat kontak senjata di Distrik Sinak, 7 Personil TNI meninggal dunia tertembak sementara 2 personil berhasil selamat dalam penyerangan kelompok bersenjata yang diduga anggota TPN-OPM pimpinan Militer Murib. Rencanannya semua korban penyerangan kelompok bersenjata akan dievakuasi ke Mulia Kabupaten Puncak Jaya dan selanjutnya ke Jayapura.

Daftar korban penyerangan di Distrik Sinak Kabupaten Puncak dan Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan data dari Kodam XVII Cenderawasih adalah sebagai berikut.

1. Sertu M. Udin. (Anggota Kodim 1714/Puncak Jaya)
2. Sertu Frans H. (Anggota Kodim 1714/ Puncak Jaya)
3. Sertu Ramadhan (Anggota Yonif 753/Arya Vira Tama)
4. Sertu Ebih Juliana (Kodim 1714/ Puncak Jaya)
5. Praka Jojo Miharja (Anggota Yonif 753/Arya Vira Tama)
6. Praka Wemprit (Anggota Yonif 753/Arya Vira Tama)
7. Pratu Mustofa (Anggota Yonif 753/Arya Vira Tama)
8. Pratu Wahyu Wibowo (Satgas Pos Maleo/Tingginambut)

9. Yohanis Palimbong (Warga Sipil Pekerja Proyek)

10. Yuli (Warga Sipil Pekerja Proyek)

11. Markus Kevin Rendenan (Warga Sipil Pekerja Proyek)

12. Rudi Allo (Warga Sipil Pekerja Proyek)
(ong)

SPBU TERTANGKAP MEMINDAHKAN PREMIUM KE MOBIL TANGKI

TIMIKA – Sebuah stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) yang terletak di Jalan Hasanuddin Timika tertangkap petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika saat sedang mengisi mobil tangki Pertamina malam tadi (15/2/2013).

Informasi yang dihimpun di TKP, pihak SPBU sudah memindahkan premium sebanyak 1500 liter ke tangki, truk tangki Pertamina yang berkapasitas 8000 liter sebelum dihentikan Petugas Disperindag yang datang bersama Kapolsek Mimika Baru. Kepada aparat, pihak SPBU berdalih pemindahan premium ke tangki truk Pertamina untuk memindahkan stok yang ada di tangki SPBU karena mesin pengisi rusak.

Kapolsek Mimika Baru, AKP Nur Bakti yang datang ke TKP menyatakan bahwa pihaknya masih berkoordinasi terkait temuan pihak Disperindag dan akan mendukung petugas Disperindag dalam melakukan pengawasan sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas.

“Nanti kita lihat berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang migas, apakah ada pelanggaran atau tindak pidana. Kita mendorong dan membantu pihak Disperindag dalam melakukan pengawasan,” jelas Nur Bakti sebelum melakukan pertemuan dengan pihak pengelola SPBU.

Namun usai mengadakan pertemuan dengan pihak pengelola SPBU, baik petugas Disperindag Kabupaten Mimika ataupun Kapolsek Mimika Baru menolak untuk berkomentar. Bahkan sampel premium yang sempat diambil oleh petugas Disperindag dikembalikan ke tangki SPBU.

Sementara seorang petugas SPBU berjanji akan memberikan penjelasan bersama pihak Kepolisian dan Disperindag besok pagi.

Aksi penyelundupan BBM diduga marak terjadi di Kota Timika sehingga tak heran jika sering terjadi kelangkaan BBM seperti yang terjadi pada bulan April dan Desember tahun lalu. Minimnya pengawasan dan kenekatan pelaku karena tergiur keuntungan tinggi dengan menjual di daerah pedalaman Papua sehingga aksi penyelundupan BBM ini terus berlangsung. (ong)

INDIKASI PEMANFAATAN SURAT SUARA SISA

TIMIKA – Perwakilan tim sukses dari 5 pasangan calon gubernur Papua yang hadir dalam Rapat Pleno Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru, menyatakan kecewa dengan hasil rekapitulasi suara, yang berbeda dengan hasil perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka menuding petugas PPD Mimika Baru telah melakukan penggelembungan suara untuk pasangan nomor urut 3, Lukas Enembe - Klemen Tinal.

Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru, akhirnya melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi suara pemilihan gubernur Papua di Kantor Distrik Mimika Baru, yang dihadiri Panwaslu Distrik Mimika Baru dan saksi dari 6 pasangan calon siang tadi (7/2/2013).

Lambatnya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara PPD Mimika Baru, sempat mengundang berbagai opini warga Timika. Saat dikonfirmasi terkait keterlambatan ini, Arnold Lolkary, Ketua PPD Mimika Baru, berdalih banyaknya kesalahan petugas lapangan dalam melakukan pengisian formulir berita acara yang mempersulit petugas PPD untuk melakukan rekapitulasi suara.

  

Jalannya rapat pleno PPD Mimika Baru, sempat diwarnai sejumlah pertanyaan dari para saksi khususnya 5 pasangan calon yang menggugat hasil rekapitulasi PPD. Namun petugas PPD tidak meladeni gugatan para saksi, dan langsung meminta untuk menyampaikan nota keberatan kepada Panwaslu Mimika Baru yang mengikuti proses rekapitulasi dari awal.

Sebelum melaksanakan rapat pleno, Petugas PPD Mimika Baru sudah melakukan rekapitulasi suara TPS di Kantor Distrik Mimika Baru sejak 31 Januari hingga 6 Februari kemarin. Namun pelaksanaan rekapitulasi ini ditolak para saksi karena tidak ada hak berbicara selama dilakukan rekapitulasi suara.

“Kami sudah menyiapkan tempat untuk para saksi bersama panwas selama rekapitulasi, tapi para saksi tidak memanfaatkan, jadi tidak ada alasan bahwa jalannya rekapitulasi suara tidak dihadiri para saksi. Hasil rekapitulasi ini sudah diterima 6 saksi pasangan calon. Kalau mereka tidak terima, mereka tidak tanda tangan berita acara dan rekapitulasi suara,” Jelas Arnold Lolkary, usai pleno sore tadi.      

Pada rekapitulasi suara PPD Mimika Baru, terdapat 3 TPS yang dibatalkan karena melanggar peraturan administratif dan atas rekomendasi dari Panwaslu Mimika dilakukan pembatalan. Ketiga TPS tersebut yakni TPS 107, 110 dan TPS 292.

Perolehan suara 6 pasangan calon gubernur Papua hasil rekapitulasi suara PPD Mimika Baru yakni pasangan nomor urut 1, Noakh Nawipa-Johanes Woff mendapat 10.486 suara, nomor urut 2, M.R. Kambu-Blasius Adolf Pakage mendapat 19.387 suara, dan pasangan nomor urut 3, Lukas Enembe-Klemen Tinal mendapat 55.124 suara. Sementara untuk pasangan nomor urut 4, Wellington Wenda-Weynand Watori mendapat 4.537 suara, nomor urut 5, Alex Hesegem-Marthen Kayoi mendapat 1.637 suara dan pasangan nomor urut 6, Habel Melkias Suwae-Yop Kogoya mendapat 10.710 suara.

Berdasarkan hasil rekapitulasi PPD Mimika Baru dari total 106.214 pemilih yang tersebar di 332 TPS di Distrik Mimika Baru, sebanyak 104.429 pemilih yang menggunakan hak suara, sementara 1.785 pemilih dinyatakan golput. Dari total 104.429 suara sebanyak 101.881 suara sah dan 2.548 suara dinyatakan tidak sah.

Menanggapi hasil rekapitulasi suara PPD Mimika Baru, Virgo Solossa, salah seorang tim sukses pasangan MR. Kambu - Blasius Adolf Pakage dari Koalisi Papua Penuh Damai (PAPEDA), menuding petugas PPD Mimika Baru telah melakukan penggelembungan suara pasangan calon tertentu.

“Ada indikasi pemanfaatan surat suara sisa. Dari data tim kami, suara pasangan nomor urut 3 di Kabupaten Mimika paling maksimal mendapatkan suara sebanyak 36.000 hingga 40.000. Kalau di Mimika Baru saja sudah 55.124 suara jelas ada yang tidak beres,” jelas Virgo yang dihubungi melalui telepon selulernya.

Virgo menyoroti minimnya partisipasi warga saat pemungutan suara pada 29 Januari lalu, akibat daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak beraturan. Kenyataan ini justru berbeda dengan hasil hasil rekapitulasi suara PPD Mimika Baru dengan partisipasi warga hampir 100 persen.

Pelaksanaan rapat pleno PPD Mimika Baru, mendapat perhatian dari sejumlah perwakilan tim sukses 6 calon gubernur, yang datang ke Kantor Distrik Mimika Baru. Untuk menjaga keamanan, 1 regu Brimob Detasemen B Polda Papua yang bersenjata lengkap disiagakan Polres Mimika. Rencananya besok (8/2/2013) akan diadakan rapat pleno rekapitulasi suara KPUD Mimika yang rencananya akan dilaksanakan di Gedung Eme Neme Yauware, Timika. (ong)

ADA PERMAINAN APA DI PPD MIMIKA BARU?

TIMIKA – Pemungutan suara pemilihan gubernur Papua sudah berlalu sepekan, namun masih ada distrik di Kabupaten Mimika yang belum melakukan pleno rekapitulasi suara. Ini semakin menguatkan dugaan banyak pihak adanya praktek kecurangan yang sistematis dalam pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Mimika.

Yosep Yopi Kilangin, salah seorang tokoh masyarakat Amungme yang ditemui siang tadi (4/1/2013) mengatakan sebagian besar warga Kabupaten Mimika khususnya orang asli Papua terlihat apatis dan tidak terlalu tertarik dengan pemilihan gubernur Papua.

Pasalnya, sambung Yopi dari pengalaman sejumlah pemilihan umum yang lalu, warga tidak yakin suara mereka di TPS tidak akan berubah di Panitia Pemilihan Distrik (PPD). Selain itu, warga kurang yakin akan diperhatikan oleh gubernur yang terpilih dan yang terakhir yang membuat warga apatis adalah keyakinan akan adanya rekayasa suara.

Yopi mencontohkan hingga saat ini belum dilakukan rekapitulasi suara PPD Mimika Baru. Menurutnya Distrik Mimika Baru seharusnya yang pertama melakukan pleno, karena akses cukup terbuka jika dibandingkan dengan pedalaman seperti Distrik Tembagapura dan sejumlah Distrik di pesisir pantai.

“Sebetulnya menunggu apa? Sementara beberapa remote area di pedalaman dan di pesisir pantai sudah melaksanakan rekap dan bisa kumpul di KPUD. Mimika Baru ini kan, seharusnya sehari setelah pencoblosan sudah bisa melakukan rekapitulasi suara. Dari pengalaman lalu kan selalu seperti ini,” jelas Yopi mantap Ketua DPRD Mimika Periode 2004-2009.

Yopi bahkan menduga belum dilakukannya rekapitulasi suara di PPD Mimika Baru sebagai upaya untuk mengulur-ulur waktu untuk melakukan lobby meminta dukungan permainan dan rekayasa yang ada. Ia bahkan tidak heran jika pada pemilihan gubernur Papua yang diikuti 6 pasang calon ini hanya akan berlangsung dalam satu putaran saja.

Terkait pelaksanaan pemilihan Bupati Kabupaten Mimika yang akan dilaksanakan pada tahun ini juga, Yopi berharap akan ada perbaikan sistem dari KPUD Mimika, khususnya Daftar Pemilih Tetap dan TPS yang selalu menjadi masalah berulang di Kabupaten Mimika. (ong)

REKAPITULASI SUARA DI PPD MIMIKA BARU DIWARNAI WALK OUT SAKSI DARI 5 KOALISI

TIMIKA – Pelaksanaan rekapitulasi suara oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru, diwarnai aksi walk out para saksi dari 5 koalisi kandidat gubernur Papua. Mereka menolak aturan dari PPD Mimika Baru yang melarang saksi untuk melakukan interupsi dan hanya boleh menonton saat dilakukan rekapitulasi suara.

Rekapitulasi suara oleh PPD Mimika Baru, yang semula diagendakan kemarin, mulai digelar hari ini (31/1/2013) di ruang sidang Kantor Distrik Mimika Baru. Pelaksanaan Rekapitulasi suara, dihadiri Panwaslu Mimika Baru, tim sukses dari 6 kandidat gubernur dengan penjagaan aparat bersenjata lengkap dari Unit Perintis Polres Mimika.

Menurut Viktor Kabey, saksi dari koalisi pasangan no. 6 HMS - Yop, pihaknya mendesak untuk langsung melakukan pleno PPD. Dalam pleno tersebut, secara bertahap dilakukan rekapitulasi suara tingkat kelurahan dan kampung. Namun usulan ini ditolak PPD, yang memilih untuk melakukan rekapitulasi terpisah dengan pleno PPD.  

“Kami walk out karena hanya diperbolehkan menonton PPD melakukan rekapitulasi suara. Lebih baik kami keluar ketimbang jadi penonton. Kami khawatir akan terjadi perubahan suara di PPD karena kotak suara TPS dibuka tanpa kehadiran para saksi,” jelas Viktor.

Hal senada juga diungkapkan Melan, salah seorang saksi dari Koalisi HMS - Yop bahwa rekapitulasi suara yang dilakukan PPD tanpa kehadiran para saksi jelas sudah melanggar aturan. “Saya tidak tahu PPD pakai aturan darimana. Saya khawatir kalau terus dilanjutkan akan menimbulkan masalah,” terang Melan.

Setelah walk out dari pelaksanaan rekapitulasi suara di PPD Mimika Baru, tim sukses koalisi HMS-Yop langsung melaporkan indikasi pelanggaran yang diduga dilakukan PPD Mimika Baru ke Panwaslu Mimika.

Distrik Mimika Baru dengan jumlah pemilih 104.429, atau sekitar 60 persen dari total 175.987 pemilih di Kabupaten Mimika, tidak mengherankan jika para kandidat gubernur bersaing memperebutkan suara di distrik ini. (ong)

PANWASLU MIMIKA TEMUKAN 4 PELANGGARAN PADA PEMUNGUTAN SUARA

TIMIKA – Panwaslu Mimika menemukan 4 pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara, Pemilihan Gubernur Papua yang berlangsung di Kabupaten Mimika kemarin.

Menurut Agustinus Roya, Ketua Panwaslu Mimika yang ditemui di Kantor Distrik Mimika Baru siang tadi (30/1/2013) bahwa pihaknya sedang memproses 4 kasus pelanggaran berdasarkan laporan yang masuk ke Panwaslu Mimika.

Terkait aksi boikot warga RT 4, Kelurahan Kwamki Baru yang tergabung dalam TPS 107, Agustinus menyatakan masih berkoordinasi dengan Kepolisian dan PPD Mimika Baru.

“Kami akan mempertemukan pihak PPD Mimika Baru dan KPPS TPS 107, terkait 2 TPS yang mengatasnamakan TPS 107, sebelum dilakukan perhitungan ulang di PPD. Terkait adanya boikot dari warga ini kami merekomendasikan untuk menganulir suara TPS 107,” terang Agustinus.

Sementara itu, kotak suara dari 332 TPS yang tersebar di Distrik Mimika Baru, sejak semalam sudah mulai dikirim ke kantor Distrik Mimika Baru.

Menurut Arnold Lolkari, Ketua PPD Mimika Baru bahwa siang ini semua kotak suara dari semua TPS di Distrik Mimika baru sudah terkumpul di Kantor Distrik Mimika Baru.

“Kami sudah memeriksa semua kotak pada saat diantar ke kantor distrik, dan semuanya dalam keadaan tersegel. Rencananya kami akan melakukan perhitungan hari ini, dan masih menunggu para saksi dari 6 koalisi,” jelas Arnold.

Dari pantauan di Kantor Distrik Mimika Baru siang tadi, semua kotak suara sudah berada didalam kantor distrik. Dari semua kotak suara, tidak semua gembok tertutup stiker, bahkan salah seorang warga sempat terekam sedang memasang stiker pada gembok kotak suara di kantor distrik. Sayangnya aksi warga ini tidak ditegur oleh petugas panwaslu ataupun aparat Kepolisian yang berada di Kantor Distrik Mimika Baru. 

Pelaksanaan perhitungan suara ditingkat PPD Mimika Baru cukup mendapat perhatian warga sehingga sejak pagi banyak warga yang sudah berkumpul. Guna mengamankan jalannya perhitungan suara ulang ditingkat PPD Mimika Baru, Polres Mimika telah menyiagakan sedikitnya 30-an personil yang bersejata lengkap. (Ong)

SEKELOMPOK PEMUDA MABUK GERILYA TPS

TIMIKA – Sekelompok pemuda yang menggunakan mobil bergerilya dari satu TPS ke TPS yang lain untuk ikut dalam pemungutan suara. Namun aksi kawanan pemuda yang mengaku dari Timika Indah ini, akhirnya tercium setelah sempat adu mulut dengan petugas KPPS TPS 74, Kelurahan Koperapoka siang tadi (29/1/2013).

Menurut Ismail, sekelompok pemuda yang berjumlah 5 orang yang datang menggunakan sebuah mobil langsung turun dan memaksa untuk masuk ke TPS. Namun setelah melihat tangan ke-5 pemuda yang diduga dipengaruhi minuman beralkohol, terdapat bekas tinta sehingga tidak diperbolehkan.

“Sempat terjadi adu mulut, karena mereka memaksa untuk masuk ke TPS. Setelah seorang anggota polisi yang berjaga di TPS datang, mereka kemudian kembali ke mobil dan langsung pergi,” jelas Ismail.

Beberapa saat kemudian patroli Unit Perintis Polres Mimika yang datang ke lokasi langsung mengejar berdasarkan ciri-ciri kendaraan yang disampaikan petugas KPPS. Informasi yang dihimpun sore tadi, bahwa seorang ibu sudah diamankan oleh Unit Perintis Polres Mimika, di Jalan Hasanuddin, Timika berdasarkan ciri-ciri kendaraan yang dipakai kawanan pemuda siang tadi.

Hingga saat ini belum ada penjelasan dari Kepolisian Resort Mimika terkait peristiwa ini, dan motif dari aksi gerilya TPS ini. Namun Paur Humas Polres Mimika, Aipda Hempi Ona yang dihubungi melalui telepon selulernya mengaku saat ini tidak ada yang diamankan di Polres Mimika.  (ong)

TAK INGIN SUARA DIMANIPULASI SURAT SUARA SISA DIBAKAR

TIMIKA – Tak ingin hasil pemungutan suara di TPS 100 dimanipulasi, warga RT 3, Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru sepakat untuk membakar surat suara sisa yang tidak terpakai dalam pemungutan suara siang tadi (29/1/2013). Meski sempat terjadi perdebatan antara sejumlah warga dengan Edi Timang ketua RT 3,  namun akhirnya semua menyepakati untuk membakar surat suara sisa yang disaksikan semua warga.

Sejak pagi warga Kelurahan Kwamki Baru sudah berkumpul di rumah ketua RT 3 dan RT 4 untuk mengikuti pemungutan suara dalam pemilihan gubernur, di Kelurahan Kwamki Baru Distrik Mimika Baru, Kota Timika. Meski tak semua warga terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS tersebut, namun mereka tetap setia mengikuti jalannya pemungutan suara untuk mengetahui perolehan suara dari masing-masing kandidat.

Menurut Damaris, ketua TPS 100 bahwa banyak warga yang tidak menggunakan hak suara karena nama mereka tidak tercantum dalam DPT. Kebanyakan yang tidak memilih adalah adalah warga yang berasal dari RT lain di Kelurahan Kwamki Baru namun terdaftar dalam DPT TPS 100.

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 100 baru dilaksanakan pada pukul 11.00 WIT, setelah kotak suara diantar pihak PPD Mimika Baru. Hasil perhitungan suara di TPS 100 pada sore tadi yakni pasangan nomor urut 1, Noakh Nawipa-Johanes Woff mendapat 14 suara, pasangan nomor urut 2, M.R. Kambu-Blasius Adolf Pakage mendapat 28 suara, pasangan nomor urut 3, Lukas Enembe-Klemen Tinal mendapat 31 suara, pasangan nomor urut 4, Wellington Wenda-Weynand Watori mendapat 7 suara, pasangan nomor urut 5, Alex Hesegem-Marthen Kayoi mendapat 4 suara dan pasangan nomor urut 6, Habel Melkias Suwae-Yop Kogoya mendapat 20 suara.

Dari total 330 surat suara di TPS 100, sebanyak 138 surat suara yang terpakai dengan 104 suara sah sementara 34 suara dinyatakan tidak sah dan 192 surat suara tidak terpakai.

Usai perhitungan suara, sejumlah tokoh masyarakat langsung meminta agar kertas suara sisa dibakar karena mereka khawatir suara dari TPS 100 akan dimanipulasi di tingkat PPD ataupun KPUD. Menurut Pendeta Izak Onawame, surat suara harus dibakar karena pengalaman pada pemilihan umum sebelumnya, suara dari TPS mereka selalu dimanipulasi.

“Surat suara sisa itu nanti ditusuk untuk memenangkan pasangan tertentu oleh orang yang sudah dibayar, jadi harus dihancurkan. Ini baru murni supaya tidak ada lagi manipulasi,” Jelas Izak Onawame.

Izak berharap agar cara demikian juga dilakukan di TPS lain, agar tidak ada lagi manipulasi suara, sehingga pimpinan yang terpilih merupakan aspirasi murni masyarakat. (ong)