ADA PERMAINAN APA DI PPD MIMIKA BARU?

TIMIKA – Pemungutan suara pemilihan gubernur Papua sudah berlalu sepekan, namun masih ada distrik di Kabupaten Mimika yang belum melakukan pleno rekapitulasi suara. Ini semakin menguatkan dugaan banyak pihak adanya praktek kecurangan yang sistematis dalam pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Mimika.

Yosep Yopi Kilangin, salah seorang tokoh masyarakat Amungme yang ditemui siang tadi (4/1/2013) mengatakan sebagian besar warga Kabupaten Mimika khususnya orang asli Papua terlihat apatis dan tidak terlalu tertarik dengan pemilihan gubernur Papua.

Pasalnya, sambung Yopi dari pengalaman sejumlah pemilihan umum yang lalu, warga tidak yakin suara mereka di TPS tidak akan berubah di Panitia Pemilihan Distrik (PPD). Selain itu, warga kurang yakin akan diperhatikan oleh gubernur yang terpilih dan yang terakhir yang membuat warga apatis adalah keyakinan akan adanya rekayasa suara.

Yopi mencontohkan hingga saat ini belum dilakukan rekapitulasi suara PPD Mimika Baru. Menurutnya Distrik Mimika Baru seharusnya yang pertama melakukan pleno, karena akses cukup terbuka jika dibandingkan dengan pedalaman seperti Distrik Tembagapura dan sejumlah Distrik di pesisir pantai.

“Sebetulnya menunggu apa? Sementara beberapa remote area di pedalaman dan di pesisir pantai sudah melaksanakan rekap dan bisa kumpul di KPUD. Mimika Baru ini kan, seharusnya sehari setelah pencoblosan sudah bisa melakukan rekapitulasi suara. Dari pengalaman lalu kan selalu seperti ini,” jelas Yopi mantap Ketua DPRD Mimika Periode 2004-2009.

Yopi bahkan menduga belum dilakukannya rekapitulasi suara di PPD Mimika Baru sebagai upaya untuk mengulur-ulur waktu untuk melakukan lobby meminta dukungan permainan dan rekayasa yang ada. Ia bahkan tidak heran jika pada pemilihan gubernur Papua yang diikuti 6 pasang calon ini hanya akan berlangsung dalam satu putaran saja.

Terkait pelaksanaan pemilihan Bupati Kabupaten Mimika yang akan dilaksanakan pada tahun ini juga, Yopi berharap akan ada perbaikan sistem dari KPUD Mimika, khususnya Daftar Pemilih Tetap dan TPS yang selalu menjadi masalah berulang di Kabupaten Mimika. (ong)