MENKO KESRA : INFRASTRUKTUR KESEHATAN DI PAPUA MEMPRIHATINKAN

TIMIKA – Infrastruktur kesehatan di Propinsi Papua dan Papua Barat secara umum masih sangat memprihatinkan. Masih banyak daerah yang mengandalkan rumah sakit bekas peninggalan Belanda dan belum ada rumah sakit yang bertipe A, yang memiliki infrastruktur dan fasilitas medis yang memadai untuk menunjang pelayanan kesehatan yang layak.

Hal ini diungkapkan Mesko Kesra, Agung Laksono dalam kunjungan ke sejumlah kota di Propinsi Papua dan Papua Barat guna mengetahui kondisi kesejahteraan rakyat hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan meninjau ketersediaan logistik menjelang Natal dan Tahun Baru di Papua dan Papua Barat.

Dalam kunjungan ke Sorong, Raja Ampat, Manokwari, Jayapura, Yahukimo dan Merauke, Menko Kesra didampingi Wakil Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta sejumlah staf kementrian.

Dalam konferensi pers di Hotel Rimba Papua Timika malam ini (21/12/2012),  Agung mengakui bahwa infrastruktur kesehatan di Propinsi Papua dan Papua Barat secara umum masih memprihatinkan.

“Setelah saya melihat di Sorong, Nabire, Merauke bahkan di Jayapura sendiri, masih banyak gedung-gedung infrastruktur bangunan peninggalan Belanda dan belum banyak yang baru yang dibangun oleh pemerintah sekarang. Jadi saya melihat, masih sangat memerlukan sekali kepedulian dan perhatian yang sangat dari pelaksana dan penanggung jawab kesehatan di daerah,” ungkap Agung Laksono.

Selama kunjungan di beberapa kota di Papua dan Papua Barat, rombongan hanya mendapati rumah sakit tipe D, C dan B, sementara untuk tipe A belum ada.

Saat meninjau fasilitas kesehatan, Agung juga sempat mendapati sejumlah peralatan medis yang dikirim dari pusat namun tidak terpasang di rumah sakit, dengan alasan terkendala belum adanya operator, listrik yang tidak mencukupi, bahkan ada yang belum memiliki gedung untuk fasilitas tersebut.

Agung menyayangkan kurangnya koordinasi antara daerah dan pusat, sehingga fasilitas medis yang seharusnya berfungsi untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat justru teronggok begitu saja.

“Ada rumah sakit di tingkat Kabupaten tidak punya X-Ray alat Rontgen. Padahal alat itu tidak istimewa betul harganya pun tidak terlalu mahal. Saya bisa bayangkan orang yang kecelakaan, bagaimana memperbaiki tulangnya kalau tidak ada alat itu. Rakyat pintar kalo tidak sehat ya kurang produktif juga,” jelas Agung.

Agung berharap, masalah ini menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah karena mulai Januari tahun 2014, pemerintah di seluruh Indonesia akan melaksanakan program jaminan kesehatan yang perlu dukungan infrastruktur di daerah-daerah.

Dalam kunjungan ke Timika, Kabupaten Mimika, rombongan Menko Kesra bertatap muka dengan muspida dan tokoh masyarakat serta menyerahkan dana program nasional pengembangan masyarakat (PNPM) mandiri tahun 2013 untuk 18 distrik di Kabupaten Mimika sebesar 29,7 Milyar Rupiah.

Untuk tahun 2013 Propinsi Papua dan Papua Barat mendapat dana program nasional pengembangan masyarakat mandiri sebesar 1 triliun, mengalami peningkat sebesar 10% dari tahun 2012. (ong)