8 ANGGOTA TNI MENINGGAL DUNIA DALAM KONTAK TEMBAK DI PAPUA

TIMIKA – 8 Anggota TNI meninggal dunia pada 2 kejadian berbeda di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak, Propinsi Papua siang tadi (21/2/2013).

Menurut sumber di Puncak Jaya, kejadian pertama berlangsung sekitar pukul 09.30 WIT, ketika secara tiba-tiba kelompok bersenjata tidak dikenal menyerang Pos Maleo TNI di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya. Kelompok bersenjata yang diduga anggota TPN-OPM pimpinan Goliat Tabuni, menyerang dari arah perbukitan yang berjarak sekitar 300 meter didepan pos.

Dalam kontak tembak tersebut, Komandan Pos Maleo Tingginambut, Lettu Inf. Reza tertembak dibagian lengan, sementara Pratu Wahyu Bowo meninggal dunia setelah tertembak dibagian dada. Pos Brimob yang tidak jauh dari Pos Maleo, langsung membantu dan terlibat dalam kontak tembak. Diduga 2 orang dari kelompok penyerang juga tertembak.

Sementara itu, 2 kendaraan pasukan bantuan dari Pos Maleo Mulia bersama personil Satgas Yonif 753 dan Yonif 751 yang beranggota 21 personil langsung menuju Tingginambut untuk melakukan pengejaran dan melakukan evakuasi personil yang tertembak.

Kejadian kedua yakni penghadangan terhadap rombongan personil Koramil Sinak oleh kelompok bersenjata tidak dikenal di Kampung Tangkulinik, saat melakukan perjalanan menuju Bandara Sinak, Kabupaten Puncak untuk menjemput peralatan komunikasi. Penyerangan berlangsung sekitar Pukul 10.30 WIT, ketika rombongan 9 personil bersama 5 warga sipil yang dipimpin Sertu Ramadan, tiba-tiba ditembaki dari arah belakang yang mengakibatkan 4 personil meninggal ditempat. Karena tidak membawa senjata, anggota rombongan berlarian berusaha menyelamatkan diri.

Menurut keterangan Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Letkol Jansen Simanjuntak akibat kontak senjata di Distrik Sinak, 7 Personil TNI meninggal dunia tertembak sementara 2 personil berhasil selamat dalam penyerangan kelompok bersenjata yang diduga anggota TPN-OPM pimpinan Militer Murib. Rencanannya semua korban penyerangan kelompok bersenjata akan dievakuasi ke Mulia Kabupaten Puncak Jaya dan selanjutnya ke Jayapura.

Daftar korban penyerangan di Distrik Sinak Kabupaten Puncak dan Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan data dari Kodam XVII Cenderawasih adalah sebagai berikut.

1. Sertu M. Udin. (Anggota Kodim 1714/Puncak Jaya)
2. Sertu Frans H. (Anggota Kodim 1714/ Puncak Jaya)
3. Sertu Ramadhan (Anggota Yonif 753/Arya Vira Tama)
4. Sertu Ebih Juliana (Kodim 1714/ Puncak Jaya)
5. Praka Jojo Miharja (Anggota Yonif 753/Arya Vira Tama)
6. Praka Wemprit (Anggota Yonif 753/Arya Vira Tama)
7. Pratu Mustofa (Anggota Yonif 753/Arya Vira Tama)
8. Pratu Wahyu Wibowo (Satgas Pos Maleo/Tingginambut)

9. Yohanis Palimbong (Warga Sipil Pekerja Proyek)

10. Yuli (Warga Sipil Pekerja Proyek)

11. Markus Kevin Rendenan (Warga Sipil Pekerja Proyek)

12. Rudi Allo (Warga Sipil Pekerja Proyek)
(ong)

SPBU TERTANGKAP MEMINDAHKAN PREMIUM KE MOBIL TANGKI

TIMIKA – Sebuah stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) yang terletak di Jalan Hasanuddin Timika tertangkap petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika saat sedang mengisi mobil tangki Pertamina malam tadi (15/2/2013).

Informasi yang dihimpun di TKP, pihak SPBU sudah memindahkan premium sebanyak 1500 liter ke tangki, truk tangki Pertamina yang berkapasitas 8000 liter sebelum dihentikan Petugas Disperindag yang datang bersama Kapolsek Mimika Baru. Kepada aparat, pihak SPBU berdalih pemindahan premium ke tangki truk Pertamina untuk memindahkan stok yang ada di tangki SPBU karena mesin pengisi rusak.

Kapolsek Mimika Baru, AKP Nur Bakti yang datang ke TKP menyatakan bahwa pihaknya masih berkoordinasi terkait temuan pihak Disperindag dan akan mendukung petugas Disperindag dalam melakukan pengawasan sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas.

“Nanti kita lihat berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang migas, apakah ada pelanggaran atau tindak pidana. Kita mendorong dan membantu pihak Disperindag dalam melakukan pengawasan,” jelas Nur Bakti sebelum melakukan pertemuan dengan pihak pengelola SPBU.

Namun usai mengadakan pertemuan dengan pihak pengelola SPBU, baik petugas Disperindag Kabupaten Mimika ataupun Kapolsek Mimika Baru menolak untuk berkomentar. Bahkan sampel premium yang sempat diambil oleh petugas Disperindag dikembalikan ke tangki SPBU.

Sementara seorang petugas SPBU berjanji akan memberikan penjelasan bersama pihak Kepolisian dan Disperindag besok pagi.

Aksi penyelundupan BBM diduga marak terjadi di Kota Timika sehingga tak heran jika sering terjadi kelangkaan BBM seperti yang terjadi pada bulan April dan Desember tahun lalu. Minimnya pengawasan dan kenekatan pelaku karena tergiur keuntungan tinggi dengan menjual di daerah pedalaman Papua sehingga aksi penyelundupan BBM ini terus berlangsung. (ong)

INDIKASI PEMANFAATAN SURAT SUARA SISA

TIMIKA – Perwakilan tim sukses dari 5 pasangan calon gubernur Papua yang hadir dalam Rapat Pleno Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru, menyatakan kecewa dengan hasil rekapitulasi suara, yang berbeda dengan hasil perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka menuding petugas PPD Mimika Baru telah melakukan penggelembungan suara untuk pasangan nomor urut 3, Lukas Enembe - Klemen Tinal.

Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru, akhirnya melaksanakan Rapat Pleno rekapitulasi suara pemilihan gubernur Papua di Kantor Distrik Mimika Baru, yang dihadiri Panwaslu Distrik Mimika Baru dan saksi dari 6 pasangan calon siang tadi (7/2/2013).

Lambatnya pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara PPD Mimika Baru, sempat mengundang berbagai opini warga Timika. Saat dikonfirmasi terkait keterlambatan ini, Arnold Lolkary, Ketua PPD Mimika Baru, berdalih banyaknya kesalahan petugas lapangan dalam melakukan pengisian formulir berita acara yang mempersulit petugas PPD untuk melakukan rekapitulasi suara.

  

Jalannya rapat pleno PPD Mimika Baru, sempat diwarnai sejumlah pertanyaan dari para saksi khususnya 5 pasangan calon yang menggugat hasil rekapitulasi PPD. Namun petugas PPD tidak meladeni gugatan para saksi, dan langsung meminta untuk menyampaikan nota keberatan kepada Panwaslu Mimika Baru yang mengikuti proses rekapitulasi dari awal.

Sebelum melaksanakan rapat pleno, Petugas PPD Mimika Baru sudah melakukan rekapitulasi suara TPS di Kantor Distrik Mimika Baru sejak 31 Januari hingga 6 Februari kemarin. Namun pelaksanaan rekapitulasi ini ditolak para saksi karena tidak ada hak berbicara selama dilakukan rekapitulasi suara.

“Kami sudah menyiapkan tempat untuk para saksi bersama panwas selama rekapitulasi, tapi para saksi tidak memanfaatkan, jadi tidak ada alasan bahwa jalannya rekapitulasi suara tidak dihadiri para saksi. Hasil rekapitulasi ini sudah diterima 6 saksi pasangan calon. Kalau mereka tidak terima, mereka tidak tanda tangan berita acara dan rekapitulasi suara,” Jelas Arnold Lolkary, usai pleno sore tadi.      

Pada rekapitulasi suara PPD Mimika Baru, terdapat 3 TPS yang dibatalkan karena melanggar peraturan administratif dan atas rekomendasi dari Panwaslu Mimika dilakukan pembatalan. Ketiga TPS tersebut yakni TPS 107, 110 dan TPS 292.

Perolehan suara 6 pasangan calon gubernur Papua hasil rekapitulasi suara PPD Mimika Baru yakni pasangan nomor urut 1, Noakh Nawipa-Johanes Woff mendapat 10.486 suara, nomor urut 2, M.R. Kambu-Blasius Adolf Pakage mendapat 19.387 suara, dan pasangan nomor urut 3, Lukas Enembe-Klemen Tinal mendapat 55.124 suara. Sementara untuk pasangan nomor urut 4, Wellington Wenda-Weynand Watori mendapat 4.537 suara, nomor urut 5, Alex Hesegem-Marthen Kayoi mendapat 1.637 suara dan pasangan nomor urut 6, Habel Melkias Suwae-Yop Kogoya mendapat 10.710 suara.

Berdasarkan hasil rekapitulasi PPD Mimika Baru dari total 106.214 pemilih yang tersebar di 332 TPS di Distrik Mimika Baru, sebanyak 104.429 pemilih yang menggunakan hak suara, sementara 1.785 pemilih dinyatakan golput. Dari total 104.429 suara sebanyak 101.881 suara sah dan 2.548 suara dinyatakan tidak sah.

Menanggapi hasil rekapitulasi suara PPD Mimika Baru, Virgo Solossa, salah seorang tim sukses pasangan MR. Kambu - Blasius Adolf Pakage dari Koalisi Papua Penuh Damai (PAPEDA), menuding petugas PPD Mimika Baru telah melakukan penggelembungan suara pasangan calon tertentu.

“Ada indikasi pemanfaatan surat suara sisa. Dari data tim kami, suara pasangan nomor urut 3 di Kabupaten Mimika paling maksimal mendapatkan suara sebanyak 36.000 hingga 40.000. Kalau di Mimika Baru saja sudah 55.124 suara jelas ada yang tidak beres,” jelas Virgo yang dihubungi melalui telepon selulernya.

Virgo menyoroti minimnya partisipasi warga saat pemungutan suara pada 29 Januari lalu, akibat daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak beraturan. Kenyataan ini justru berbeda dengan hasil hasil rekapitulasi suara PPD Mimika Baru dengan partisipasi warga hampir 100 persen.

Pelaksanaan rapat pleno PPD Mimika Baru, mendapat perhatian dari sejumlah perwakilan tim sukses 6 calon gubernur, yang datang ke Kantor Distrik Mimika Baru. Untuk menjaga keamanan, 1 regu Brimob Detasemen B Polda Papua yang bersenjata lengkap disiagakan Polres Mimika. Rencananya besok (8/2/2013) akan diadakan rapat pleno rekapitulasi suara KPUD Mimika yang rencananya akan dilaksanakan di Gedung Eme Neme Yauware, Timika. (ong)

ADA PERMAINAN APA DI PPD MIMIKA BARU?

TIMIKA – Pemungutan suara pemilihan gubernur Papua sudah berlalu sepekan, namun masih ada distrik di Kabupaten Mimika yang belum melakukan pleno rekapitulasi suara. Ini semakin menguatkan dugaan banyak pihak adanya praktek kecurangan yang sistematis dalam pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Mimika.

Yosep Yopi Kilangin, salah seorang tokoh masyarakat Amungme yang ditemui siang tadi (4/1/2013) mengatakan sebagian besar warga Kabupaten Mimika khususnya orang asli Papua terlihat apatis dan tidak terlalu tertarik dengan pemilihan gubernur Papua.

Pasalnya, sambung Yopi dari pengalaman sejumlah pemilihan umum yang lalu, warga tidak yakin suara mereka di TPS tidak akan berubah di Panitia Pemilihan Distrik (PPD). Selain itu, warga kurang yakin akan diperhatikan oleh gubernur yang terpilih dan yang terakhir yang membuat warga apatis adalah keyakinan akan adanya rekayasa suara.

Yopi mencontohkan hingga saat ini belum dilakukan rekapitulasi suara PPD Mimika Baru. Menurutnya Distrik Mimika Baru seharusnya yang pertama melakukan pleno, karena akses cukup terbuka jika dibandingkan dengan pedalaman seperti Distrik Tembagapura dan sejumlah Distrik di pesisir pantai.

“Sebetulnya menunggu apa? Sementara beberapa remote area di pedalaman dan di pesisir pantai sudah melaksanakan rekap dan bisa kumpul di KPUD. Mimika Baru ini kan, seharusnya sehari setelah pencoblosan sudah bisa melakukan rekapitulasi suara. Dari pengalaman lalu kan selalu seperti ini,” jelas Yopi mantap Ketua DPRD Mimika Periode 2004-2009.

Yopi bahkan menduga belum dilakukannya rekapitulasi suara di PPD Mimika Baru sebagai upaya untuk mengulur-ulur waktu untuk melakukan lobby meminta dukungan permainan dan rekayasa yang ada. Ia bahkan tidak heran jika pada pemilihan gubernur Papua yang diikuti 6 pasang calon ini hanya akan berlangsung dalam satu putaran saja.

Terkait pelaksanaan pemilihan Bupati Kabupaten Mimika yang akan dilaksanakan pada tahun ini juga, Yopi berharap akan ada perbaikan sistem dari KPUD Mimika, khususnya Daftar Pemilih Tetap dan TPS yang selalu menjadi masalah berulang di Kabupaten Mimika. (ong)

REKAPITULASI SUARA DI PPD MIMIKA BARU DIWARNAI WALK OUT SAKSI DARI 5 KOALISI

TIMIKA – Pelaksanaan rekapitulasi suara oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Mimika Baru, diwarnai aksi walk out para saksi dari 5 koalisi kandidat gubernur Papua. Mereka menolak aturan dari PPD Mimika Baru yang melarang saksi untuk melakukan interupsi dan hanya boleh menonton saat dilakukan rekapitulasi suara.

Rekapitulasi suara oleh PPD Mimika Baru, yang semula diagendakan kemarin, mulai digelar hari ini (31/1/2013) di ruang sidang Kantor Distrik Mimika Baru. Pelaksanaan Rekapitulasi suara, dihadiri Panwaslu Mimika Baru, tim sukses dari 6 kandidat gubernur dengan penjagaan aparat bersenjata lengkap dari Unit Perintis Polres Mimika.

Menurut Viktor Kabey, saksi dari koalisi pasangan no. 6 HMS - Yop, pihaknya mendesak untuk langsung melakukan pleno PPD. Dalam pleno tersebut, secara bertahap dilakukan rekapitulasi suara tingkat kelurahan dan kampung. Namun usulan ini ditolak PPD, yang memilih untuk melakukan rekapitulasi terpisah dengan pleno PPD.  

“Kami walk out karena hanya diperbolehkan menonton PPD melakukan rekapitulasi suara. Lebih baik kami keluar ketimbang jadi penonton. Kami khawatir akan terjadi perubahan suara di PPD karena kotak suara TPS dibuka tanpa kehadiran para saksi,” jelas Viktor.

Hal senada juga diungkapkan Melan, salah seorang saksi dari Koalisi HMS - Yop bahwa rekapitulasi suara yang dilakukan PPD tanpa kehadiran para saksi jelas sudah melanggar aturan. “Saya tidak tahu PPD pakai aturan darimana. Saya khawatir kalau terus dilanjutkan akan menimbulkan masalah,” terang Melan.

Setelah walk out dari pelaksanaan rekapitulasi suara di PPD Mimika Baru, tim sukses koalisi HMS-Yop langsung melaporkan indikasi pelanggaran yang diduga dilakukan PPD Mimika Baru ke Panwaslu Mimika.

Distrik Mimika Baru dengan jumlah pemilih 104.429, atau sekitar 60 persen dari total 175.987 pemilih di Kabupaten Mimika, tidak mengherankan jika para kandidat gubernur bersaing memperebutkan suara di distrik ini. (ong)

PANWASLU MIMIKA TEMUKAN 4 PELANGGARAN PADA PEMUNGUTAN SUARA

TIMIKA – Panwaslu Mimika menemukan 4 pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara, Pemilihan Gubernur Papua yang berlangsung di Kabupaten Mimika kemarin.

Menurut Agustinus Roya, Ketua Panwaslu Mimika yang ditemui di Kantor Distrik Mimika Baru siang tadi (30/1/2013) bahwa pihaknya sedang memproses 4 kasus pelanggaran berdasarkan laporan yang masuk ke Panwaslu Mimika.

Terkait aksi boikot warga RT 4, Kelurahan Kwamki Baru yang tergabung dalam TPS 107, Agustinus menyatakan masih berkoordinasi dengan Kepolisian dan PPD Mimika Baru.

“Kami akan mempertemukan pihak PPD Mimika Baru dan KPPS TPS 107, terkait 2 TPS yang mengatasnamakan TPS 107, sebelum dilakukan perhitungan ulang di PPD. Terkait adanya boikot dari warga ini kami merekomendasikan untuk menganulir suara TPS 107,” terang Agustinus.

Sementara itu, kotak suara dari 332 TPS yang tersebar di Distrik Mimika Baru, sejak semalam sudah mulai dikirim ke kantor Distrik Mimika Baru.

Menurut Arnold Lolkari, Ketua PPD Mimika Baru bahwa siang ini semua kotak suara dari semua TPS di Distrik Mimika baru sudah terkumpul di Kantor Distrik Mimika Baru.

“Kami sudah memeriksa semua kotak pada saat diantar ke kantor distrik, dan semuanya dalam keadaan tersegel. Rencananya kami akan melakukan perhitungan hari ini, dan masih menunggu para saksi dari 6 koalisi,” jelas Arnold.

Dari pantauan di Kantor Distrik Mimika Baru siang tadi, semua kotak suara sudah berada didalam kantor distrik. Dari semua kotak suara, tidak semua gembok tertutup stiker, bahkan salah seorang warga sempat terekam sedang memasang stiker pada gembok kotak suara di kantor distrik. Sayangnya aksi warga ini tidak ditegur oleh petugas panwaslu ataupun aparat Kepolisian yang berada di Kantor Distrik Mimika Baru. 

Pelaksanaan perhitungan suara ditingkat PPD Mimika Baru cukup mendapat perhatian warga sehingga sejak pagi banyak warga yang sudah berkumpul. Guna mengamankan jalannya perhitungan suara ulang ditingkat PPD Mimika Baru, Polres Mimika telah menyiagakan sedikitnya 30-an personil yang bersejata lengkap. (Ong)